KPU Kota Surabaya akan tetap menjalankan semua tahapan pemilu kepala daerah Kota Surabaya sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Panitia pengawas yang belum terbentuk bukan alasan untuk tidak menjalankan tahapan.

Anggota KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan,dalam rapat kerja KPU Kota Surabaya bersama seluruh anggota PPK dan sekretaris se-Surabaya ada pertanyaan soal pelaksanaan tahapan dan keberadaan panwas. Sampai sat ini panwas pemilukada Surabaya belum terbentuk. "Sebulan sebelum penentuan tahapan Pemilukada, KPU Kota Surabaya sudah menyerahkan enam nama untuk diseleksi Badan Pengawas (Bawas) Pemilu di Jakarta," ujarnya.

Namun, Bawaslu hanya memilih satu nama dari seharusnya ditetapkan tiga nama. Bawaslu meminta KPU mengambil dua anggota Panwas Pemilukada dari panwas pemilu presiden 2009. "Kami tidak bisa menerima permintaan itu karena tidak sesuai aturan," ujarnya.

Anggota Panwas Pemilu Presiden 2009 memang bisa menjadi Panwas Pemilukada Kota Surabaya. Namun, mereka harus ikut proses perekrutan. Tidak bisa otomatis menjadi anggota. "KPU sudah menjalankan ketentuan dengan mengirim enam nama ke Bawas sebulan sebelum penyusunan tahapan. Karena itu KPU yakin semua tahapan bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara anggota KPU Jatim Arif Budiman yang juga hadir dalam rapat mengatakan, KPU berhak menyeleksi panwas. Dahulu hak itu berada pada legislatif. "Sebelum regulasinya diubah, penyeleksian dilakukan legislatif.� Tapi saat ini cukup di KPU. Jadi jangan lagi ada ketakutan untuk segera membentuk Panwaskot dan Panwascam karena semua itu sudah diserahkan ke Bawas .Pertanyaannya, boleh apa tidak Pemilu berjalan tanpa Panwas?" kata Arif.

Tanggapan dari peserta rapat kerja pun ada yang pro dan kontra. Bambang dari PPK Jambangan� sangat setuju jika Pemilukada tanpa Panwas, sementara Wahyu dari PPK Genteng justru menolaknya. "Panwas itu ibaratnya wasit, jadi harus tetap ada. Tanpa wasit, Pemilukada dikhawatirkan akan bermasalah dan keberadaan Panwas itu untuk netralitas," tegas Wahyu.