MEDIA CENTER KPU – Untuk menghindari tuntutan pasca Pemilukada Surabaya, KPU Surabaya melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM meminta agar seluruh sosialisasi yang dilakukan harus disertai dokumentasi. Hal ini juga ditujukan kepada PPK maupun PPS di Surabaya.

Disampaikan Komisioner Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Choirul Anam, seluruh dokumentasi yang dilakukan tak perlu berlebihan, cukup dengan beberapa foto, sudah mendukung kegiatan tersebut. “Kita menghindari seperti pengalaman Pemilu yang sudah-sudah.

Dengan dalih sosialisasi yang minim, para tim sukses selalu mengklaim jika mereka tak pernah tahu tentang sosialisasi yang sudah dilakukan,” tegas Choirul Anam.

Lebih lanjut dijelaskan, dokumentasi itu diperlukan sebagai bukti bahwa sosialisasi telah kita laksanakan. Misalnya saja masalah DPS, dengan memampang di kelurahan-kelurahan dan dengan mendokumentasikannya, maka sosialisasi terbukti sudah berjalan. Selain itu, lanjut Choirul Anam, dokumentasi itu juga diperlukan untuk pelaporan ke badan yang lebih tinggi. “Kita akan gunakan untuk laporan ke pusat,” tambah dia.

Choirul Anam mengaku, masih ada dua sosialisasi yang harus dilakukan PPK dan satu sosialisasi yang dilakukan PPS. Hendaknya tahapan sosialiasi itulah yang diperlukan dokumentasinya. “Sosialiasi yang sudah dilakukan PPK seperti pemutakhiran data. Tapi masih ada dua lagi seperti saat atau menjelang kampanye terkait pengenalan visi dan misi para calon serta menjelang pelaksanaan calan pemungutan suara dan penghitungan suara,” ujar Choirul Anam.